Pemilu 2009 Kapitalisme, Liberalisme dan Pembentukan Tirani Minoritas.

Pemilu 2009 Kapitalisme, Liberalisme dan Pembentukan Tirani Minoritas.


Perjalanan panjang republik Indonesia telah melewati beberapa tahapan revolusi, yaitu revolusi kemerdekaan, revolusi 65, berikutnya revormasi 1998. namun Revolusi pasca 1945-1948 mengalami berbagai rintangan dan kegagalan. Dimana pada tahu 1965 terjadi penkebirian atau pensterilan revolusi atau disebut peng-KB-an. Fenomena 1998 adalah dilakukannya operasi Sesar dimana revolusi dilahirkan sebelum waktunya dengan sistem pembentukan partai yang cukup bebas atau disebut dengan sistem multi partai.
Pada waktu itu semua diiming-imingi dengan permen legislatif dan parlemen, orang berbondong-bondong mendirikan perati dan teredamlah revolusi karena orang sedang disibukkan dengan pembagian kue kekuasaan. Semua beradu yang kuat mengalahkan yang menang, bernagai basis ideologi menwarkan dagangan partai politikya.
Pada tahun 1999 dilakukanlah pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik, dan mulailah orang-orang berbondong-bondong urun bicara. Kebabasan ini melahirkan cepatnya informasi di media masa baik cetak maupun elektronik. Ribuan orang berlomba-lomba untuk menempati kursi legislatif, bahkan muncul perseteruan baru di dalam tubuh masing-masing partai politik, baik yang baru sama sekali atau yang membawa sejarah masa lalu. Seperti : Golkar, PDI, PPP yang sudah lama. Kemudian PAN dan PKB, yang membawa ormas yang sudah lama ada dan yang baru sama sekali.
Duduklah mereka pada kursi legislatif dan mulai mendudukan diri pada situasi pengusa yang baru, meski mereka kadang-kadang kurang sadar pada jebakan-jebakan apa yang dikeluarkan pada mereka. Mereka tidak menyadarai bahwa mereka sudah mulai jauh dari rakytanya dan sudah mulai disibukkan dengan urusan kekuasaan belaka.
Untuk memberikan hiburan baru atau penebus rasa luka hati rakyat maka dilakukannlah pemilu secara langsung untuk pemilihan Presiden dan wakil Presden secara langsung yang diikuti dengan pemilihan, gubernur dan walikota secara langsung. Maka dibentukkah UU tentang pemilu dan pilkada. Namun harapan pemilihan presiden langsung juga tidak mengobati kekecewaan rakyat, maka munculah manufer baru pada pemilu 2009, yaitu pemilihan legilatif dengan suara terbanyak.
Hal ini apakah hanya isapan jempol demokrasi belaka, ataukah sungguh-sungguh semangat perubahan, karena mereka sadar betul bahwa rakyat Indonesia sangat suka dengan perubahan dan sesuatu yang serba baru. Namun harus diingat sesuatu yangs erba baru ini tidaklah selalu membuahnkan hasil yang memuaskan.
Yang jadi persoalan peraturan itu dikeluarkan begitu mendadak tanpa memperhatikan bahwa semua partai sudah memperhitungan susunan calon wakilnya. Persoalan kedua adalah apakah bisa 3% suara terwakili akan mengalahkan 97% suara yang terkalahkan karena kemungkinan suara mayoritas seseorang tidak akan terjadi. Hal ini akan melemahkan legitimasi legislatif.
Harus diingatkan bahwa pemilihan Umum di Indonesia baru pertama kali menggunakan sistem distrik murni, sebelumnya dalah proporsioonal dengan sistem stelsel daftar. Sistem distrik ini akan memperkecil jumlah partai yang ada di Indonesia, dan susahnya masuk partai baru. Hal yang perlu diwaspadai pula sistem distrik ini tidak akan melindungi kelompok minoritas dan myoritas tapi terpecah. Hanya mewakili pemegang modal atau kapita.
Kekuatiran baru adalah akan adanya pengusaan yang merupakan tiran minoritas dan bersifat oligarki, sedangkan rakyat tidak peduli dan menjadi masa mengambang. Hal ini akan mengakibatkan penghisapan manusia di atas manusia. Rakyat akan dikeruk kekayaan dengan segelintir orang dalam sindikasi kejahatan oleh kelompok-kelompok penguasa minoritas.
Penguasaan dwifungsi Intelektual ternyata lebih otoriter dan diktator daripada militer yang tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk berpikir dan memberikan tanggapan pada kinerja mereka yang membahayakan negara dan mengancam disitegrasi.
Dikuatirkan akan terjadi imperialisme baru karena posisi mereka akan meminta dukungan militer asing bila terjadi desakan dari aspirasi rakyatnya, karena kelompok ini akan melahirkan fgeodalisme yang lebih korup dan melakukan penghisapan secara menggurita.
Mereka akan menggubakan tangan panjangnya berupa kekutan antek-antek mereka dan intelejen swasta untyuk memata-matai pesaing mereka dan rakyat. Yang lebih parah lagi akan terjadi Chaos dan kudeta militer. Hati-hati akibat pemilu 2009 waspada dan perkuatan persatuan dan kesatuan, kepentingan negara adalah diatas kepentingan probadi dan golongan.
Kelihatannya Mahkamah Konstitusi adalah malaikat di siang bolong tapi kita tidak pernya curika siapa di balik mereka, dan kekuatan mereka mendorong kebijakan yangs eperti ini. Jangan senang begitu saja karena merasa kepentingannya terwakili.
Meskipun kita mengadapai berbagai penyimpangan dan penyelewengan oleh legislatif saat ini, tetatpi perubahan itu harus diperhitungakan sebab dan akibatnya, karen negara bukanlah mainan. Karena berbagai dampak yang merugikan telah terjadi pasca Amandemen UUD 45 dibawah Amien Rais, kemudian akibatnya bahwa BBM langka, hak-hak yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai swasta, swasta mau untung nggak mau rugi. Karena kapitalis di Indonesia itu adalah kapitalius ortodok dan primitif yang tidak memikirkan dampak rendahnya daya beli.
Mereka tidak sadar bahwa konsumen mereka dalah buruh mereka yang harus punya daya beli. Dann kekeyaan mereka bukan karena riset atau developmen yang bagus karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan mereka kerena kebijakan itu mewakili DPR dan MPR yang sudah menjadi kepanjangan tangan mereka.
Perlawanan oleh rakyat pasti akan terjadi, karena rakyat ditekan pasti akan melawan karena penderitaan yang dialami, tingginya pajak, nepotisme PNS, buruh kontrak dan upah yang semakin rendah, dan semakin parah lagi adalah tingginya tingkat pengangguran. Kesenjangan inilah yang akan menjadi konflik sosial yang megakibatkan berbagai gejolak, bisakah hal itu dihindari, kita tidak bisa meramalkannya, kejadian alam mau tidak mau suka tidak suka pasti terjadi.